Simbol Mayoritas di Ruang Publik Masyarakat Plural: Simbolisasi Islam di Kota Tangerang

Khoirun Nisa

Abstract


Tulisan ini bermaksud menjelaskan interaksi simbol identitas mayoritas yang diletakkan di ruang publik masyarakat plural pasca regulasi otonomi daerah. Studi kasus yang digunakan adalah simbolisasi Islam di ruang publik Kota Tangerang pada tahun 2010. Tulisan ini memaparkan interpretasi pemerintah dan masyarakat terhadap kehadiran simbol identitas mayoritas. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada 34 responden, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pemerintah meletakkan simbol pada ruang publik dipahami dengan baik oleh responden namun bahasa mayoritas menutupi maksud kebaikan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat. Pemerintah Kota Tangerang menganggap penggunaan bahasa mayoritas pada simbol merupakan sesuatu yang wajar, namun responden menilai pemerintah bersikap eksklusif. Kebijakan simbolisasi Islam di ruang publik Kota Tangerang tidak melibatkan partisipasi publik, sehingga responden menganggap kebijakan tersebut gagal menjawab kebutuhan masyarakat. Fenomena simbolisasi Islam yang terjadi di Kota Tangerang menciptakan ruang interaksi dan komunikasi  antara pemerintah dan masyarakat Kota Tangerang, sekaligus kritik dalam konteks masyarakat demokratis. Simbolisasi Islam menyebabkan ketimpangan kesetaraan kelompok minoritas di ruang publik. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah multikulturalisme. Implikasi dari kajian ini adalah politik pengakuan kesetaraan dapat dijadikan alternatif jawaban dalam melihat ketimpangan identitas akibat penerapan simbolisasi identitas mayoritas di ruang publik.

 


Keywords


simbol Islam, ruang publik, multikulturalisme

Full Text:

PDF

References


Anggara, Sahya. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.

Azra, Azyumardi. (2016). Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi. Jakarta: Prenadamedia Group

Gutmann, Amy. (ed.). (1994). Multiculturalism, Examining The Politics of Recognition. New Jersey, Princeton University Press.

Hasan, Noorhaidi dan Abubakar, Irfan (ed.) (2011) Islam di Ruang Publik: Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. Jakarta: CSRC UIN Jakarta

Iqbal, Muhammad. (2019). “Cina Benteng” dan Kisah Tjen Tji Lung yang Melegenda di Tangerang. Diakses dari https://www.idntimes.com.

Jati, Wasisto Raharjo. (2013), Permasalahan Implementasi Perda Syariah dalam Otonomi Daerah. Jurnal Al Manahij. doi: https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.571

Jenkins, Richard. (2004). Membaca Pikiran Pierre Bordieu. Terj oleh Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Kamil, Sukron dan Bamualim, Chaider S. (ed.) (2007). Syariat Islam dan HAM, Dampak Perda Syari’at terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non Muslim. Jakarta: CSRC UIN Jakarta.

Kymlicka, Will. (1996). Multicultural Citizenship. New York: Oxford University Press.

Maarif, Ahmad Syafi’i. (2010). Politik identitas dan masa depan pluralisme kita. Pusat Studi Agama dan Demokrasi.

Muhtada, Dani. (2014). The Mechanisms of Policy Diffusion: A Comparative Study of Shari’a Regulations in Indonesia. Doctoral dissertation: Northern Illinois University, DeKalb.

Parekh, Bhikhu. (2006). Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. UK: Red Globe Press.

Pemerintah Kota Tangerang, Demografi Kota Tangerang. Diakses dari https://www.tangerangkota.go.id/demografi-kota-tangerang

Redmond, Mark V. (2015). Symbolic Interactionism. English Technical Reports and White Papers. Digital Repository. IOWA State University,

Reich, Rob. (2005). The Uncivil University, Politics and Propaganda in

America Education. Gary A.Tobin, dkk (ed.). New York: Institute for Jewish and Community Research.

Saputra, Muhammad Ali. (2017) Menguatnya Politik Identitas dan Problem Kerukunan Beragama di Manokwari. Jurnal MIMIKRI: Volume 3 Nomor 1

Schuler, Douglas and Day, Peter. (2004). Shaping the Network Society: The New Role of Civil Society in Cyberspace. London: MIT Press.

Shachar, Ayelet. (2004) Multicultural Jurisdiction. New York: Cambridge University Press.

Sunaryo, Siswanto. (2008). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Taylor, Charles. (1997). The Politics of Recognition. Heble, Ajay (Ed.) New Contexts of Canadian Criticism. Canada: Broadview Press




DOI: http://dx.doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.01.5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.