Tulisan ini bermaksud menjelaskan interaksi simbol identitas mayoritas yang diletakkan di ruang publik masyarakat plural pasca regulasi otonomi daerah. Studi kasus yang digunakan adalah simbolisasi Islam di ruang publik Kota Tangerang pada tahun 2010. Tulisan ini memaparkan interpretasi pemerintah dan masyarakat terhadap kehadiran simbol identitas mayoritas. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada 34 responden, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pemerintah meletakkan simbol pada ruang publik dipahami dengan baik oleh responden namun bahasa mayoritas menutupi maksud kebaikan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat. Pemerintah Kota Tangerang menganggap penggunaan bahasa mayoritas pada simbol merupakan sesuatu yang wajar, namun responden menilai pemerintah bersikap eksklusif. Kebijakan simbolisasi Islam di ruang publik Kota Tangerang tidak melibatkan partisipasi publik, sehingga responden menganggap kebijakan tersebut gagal menjawab kebutuhan masyarakat. Fenomena simbolisasi Islam yang terjadi di Kota Tangerang menciptakan ruang interaksi dan komunikasi  antara pemerintah dan masyarakat Kota Tangerang, sekaligus kritik dalam konteks masyarakat demokratis. Simbolisasi Islam menyebabkan ketimpangan kesetaraan kelompok minoritas di ruang publik. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah multikulturalisme. Implikasi dari kajian ini adalah politik pengakuan kesetaraan dapat dijadikan alternatif jawaban dalam melihat ketimpangan identitas akibat penerapan simbolisasi identitas mayoritas di ruang publik.