Artikel ini mengeksplorasi praktek dinasti politik di Sulawesi Tenggara. Pemilu yang semestinya merupakan kontestasi demokrasi yang sehat, justru menjadi ajang para elit lokal di Sulawesi Tenggara untuk membangun dan memperkuat dinasti politik sejak Pemilu 2014. Para anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara banyak berasal dari keluarga politik—keluarga bupati, walikota dan ketua partai. Sebanyak sepuluh kepala daerah dari tujuh belas kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, sukses meloloskan keluarga mereka sebagai anggota legislatif mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, hingga DPR dan DPD. Keterpilihan kerabat elit politik lokal ini menjadi ancaman dalam mewujudkan demokrasi yang subtansial, kompetitif dan berkualitas. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan pengamatan. Hasil penelitian ditemukan, dinasti politik berkembang di Sulawesi Tenggara dalam dua model yaitu dinasti yang tumbuh dari keluarga governing elite dan keluarga non governing elite. Keberadaan dinasti politik ini ditopang oleh empat hal: pertama,  pragmatisme dan praktek oligarki partai politik; kedua, tumbuh suburnya politik uang dan politisasi birokrasi; ketiga, lemahnya pengawasaan Bawaslu dan jajarannya; keempat, budaya politik yang kolutif dan paternalistik.