Penyerahan Agenda Politik Pemerintah: Pengelolaan Kebijakan Smart Kampung Berbasis Society Kabupaten Banyuwangi

Nabil Lintang Pamungkas

Abstract


Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan kebijakan Smart Kampung yang berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta menanggulangi persoalan kemiskinan. Berdasrakan konsep modal sosial dan partisipasi masyarakat, artikel ini mencoba memaparkan sejauh mana keterlibatan masyarakat, mengevaluasi kebijakan Smart Kampung secara lebih mendalam serta menawarkan bagaimana alternatif kebijakan yang seharusnya dilakukan. Melihat kondisi sosial yang majemuk, tentu kebijakan tersebut tidak dapat diseragamkan, perlunya kebijakan yang berbasis pada masyarakat itu sendiri. Data menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini tidak dapat menjangkau daerah di wilayah pedesaan dan pesisir. Banyaknya masyarakat yang masih tidak merasakan akan hadirnya kebijakan Smart Kampung. Secara prosedur, kebijakan ini menyimpan banyak persoalan berupa pengadaan barang wifi, serta pengelolaan barang yang tidak dimaksimalkan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan tersebut terbilang cukup rendah, masyarakat hanya terlibat dalam proses perencanaan namun dalam pelaksanaan kebijakan masyarakat justru tidak berpartisipasi secara aktif. Serta ketersediaan kelompok sosial tidak dilibatkan sepenuhnya, banyak yang menganggap bahwa kebijakan tersebut hanya fokus pada persoalaan administrasi berbasis teknologi dan tidak mengerti tujuan dari dibentuknya kebijakan tersebut. Penulis beranggapan pemerintah perlu memanfaatkan serta meningkatkan persoalan sumber daya manusia melalui pemetaan terhadap kelompok sosial yang ada serta memberikan sebuah tawaran alternatif dalam menanggapi persoalan tersebut.


Keywords


Modal Sosial; Kebijakan Smart Kampung; Kelompok Sosial; Kebijakan Berbasis Society

Full Text:

PDF

References


Akmal, P. (2017). Kemenkominfo Pilih “Smart Kampung” Banyuwangi jadi Smart City. Retrieved November 29, 2019, from https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3508970/kemenkominfo-pilih-smart-kampung-banyuwangi-jadi-smart-city

Dana Prodamas Kota Kediri Sudah Cair, Per RT Dapat Rp50 Juta. (2018). Retrieved from https://www.solopos.com/dana-prodamas-kota-kediri-sudah-cair-per-rt-dapat-rp50-juta-905039

Ekonomi Banyuwangi Melesat Gara-gara Pariwisata. (2018). Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181024185148-269-341178/ekonomi-banyuwangi-melesat-gara-gara-pariwisata

Fukuyama, F. (2002). Trust : Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran. Yogyakarta: Qalam.

Gittel, R., & J, P. T. (2001). Social Capital and Poor Communities. In S. Saegert, J. P. Thompson, & M. R. Warren (Eds.), Making Social Capital Work: Social Capital and Community Economic Development (pp. 115–135). New York: Russell Sage Foundation.

Haliim, W. (2019). Program Dana Hibah Dalam Perspektif Politik Distributif : Studi Kasus Prodamas Kota Kediri. 2(1), 1–11. https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v2i1.1358

Hollands, R. G. (2008). Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial? City, 12(3), 303–320. https://doi.org/10.1080/13604810802479126

Indiahono, D. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.

Pamungkas, N. L. (2019a). Ali Topan (Pemuda Muncar) (Interview). Banyuwangi.

Pamungkas, N. L. (2019b). Kelompok Pemuda Literasi Muncar, (Interview). Banyuwangi.

Pamungkas, N. L. (2019c). Kepala Desa Kedungrejo, Muncar, Periode 2013-2018 (Interview). Banyuwangi.

Pemerintah Banyuwangi. (2017). BPS: Angka Kemiskinan Banyuwangi Turun Menjadi 8,79 Persen. Retrieved November 29, 2019, from https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/bps-angka-kemiskinan-banyuwangi-turun-menjadi-879-persen.html

Peraturan Bupati. Peraturan Bupati Banyuwangi. , Pub. L. No. 18, 13 (2016).

Prayitno, D. (2008). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH. Universitas Dipenogoro.

Putnam, R. (1993). “The prosperous community: Social capital and public life.” The American Prospect, 4(13), 35–42.

Rahayu, S. K., & Fillaili, R. (2007). Keluar dari Kemiskinan: Pengalaman Individu dan Komunitas.; Mawardi, M.S. (2007). Dimensi Politik dan Hubungan Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan. Dalam Lembaga Penelitian SMERU, No. 24.

Setiyono, B. (2016). Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Admiistrasi (Edisi Ketiga). Bandung: Nuansa Cendikia.

Sodiqin, A. (2018). Kalangan Akademisi Kritisi Pemerintahan Bupati Anas. Retrieved November 30, 2019, from https://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2018/01/03/37470/kalangan-akademisi-kritisi-pemerintahan-bupati-anas

Sudibyo, A. (2017). Ini kehebatan smart kampung yang diterapkan di Banyuwangi. Retrieved November 30, 2019, from https://mesiotda.merdeka.com/bestpractice/ini-kehebatan-smart-kampung-yang-diterapkan-di-banyuwangi-1702248.html

Syahra, R. (2003). Modal sosial: Konsep dan aplikasi. Jurnal Masyarakat Dan Budaya, 5(1), 1–22. Retrieved from http://www.jurnalmasyarakatdanbudaya.com/index.php/jmb/article/view/256

Uphoff, N. T., & Cohen, J. M. (1977). Rural Development Participation : Concepts and Measures for Project Design Implementation and Evaluation. Ithaca: Cornell University Press.

Wahab, S. A. (2008). Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (Edisi Kedua). Jakarta: Bumi Aksara.




DOI: http://dx.doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.01.3

Refbacks



Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.