Tulisan ini ingin membedah pemilihan walikota Malang tahun 2018. Pada pemilihan 2018 dua pasangan calon [paslon] yang terjerak korupsi ditambah dengan 41 anggota dewan perwakilan rakyat daerah [DPRD]. Pilwali rasa korupsi karena terjadi menjelang pelaksanaan suksesi kepemimpinan di tingkat lokal tiba-tiba KPK membongkar perilaku korupsi yang melibatkan banyak aktor pejabat daerah. Implikasinya dua paslon mendapat penilaian negatif dari masyarakat, sementara satu paslon mendapatkan keuntungan dari kasus korupsi tersebut. Alhasil, paslon tersebut yang terpilih sebagai walikota. Keterpilihan paslon yang tidak korupsi menunjukkan rasionalitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Namun, pada saat yang sama memberikan hukuman kepada paslon yang terlibat korupsi. Inilah rasionalitas masyarakat dalam menggunakan hak politiknya dalam menentukan siapa pemimpin yang dapat mewakili aspirasinya.