Pragmatisme politik menjadi dinamika pada pilkada serentak untuk pemilihan kepala daerah. Kekuatan petahana dan pembentukan koalisi partai-partai peserta pemilu yang tidak berimbang dapat mengurangi ataupun menghilangkan peluang partai politik lain untuk ikut dalam kontestasi. Selain permasalahan tersebut pengajuan pasangan calon oleh partai politik lebih banyak memperhatikan elektabilitas petahana ataupun popularitas calon yang akan diusungnya tanpa memperhatikan ideologi partai. Hal ini menjadikan tidak berimbangnya kekuatan sehingga menyebabkan calon dari partai politik atau koalisi partai politik lain enggan menjadi pesaing. Partai politik melakukan koalisi untuk mengusung calon dilakukan dengan berbagai alasan pembenaran. Tulisan ini akan menjelaskan tentang pragmatisme partai politik dalam berkoalisi dan mengusung pasangan calon yang memunculkan fenomena calon tunggal. Penulisan jurnal ini diawali dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan juga didukung data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penulis mencoba melakukan analisis terhadap dokumentasi sepanjang penyelenggaraan pilkada serentak untuk menjawab fenomena tersebut. Konsep pragmatisme politik diharapkan dapat menjelaskan fenomena-fenomena tersebut. Hasil tulisan ini menyimpulkan bahwa cara-cara pragmatis yang digunakan partai politik dalam menentukan koalisi dan pasangan calon dalam pilkada disebabkan karena tujuan partai politik ikut dalam kontestasi hanya berorientasi pada kemenangan untuk memperoleh kekuasaan