Artikel ini mengkaji interaksi aktor kebijakan yang terlibat program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar dengan menggunakan kerangka analisis Advocacy Coalition Framework (ACF). Berdasarkan pada penelitian kualitatif artikel ini mendeskripsikan interaksi aktor kebijakan baik secara formal dan informal dalam program PSEL di Kota Makassar dan melihat potensi dampak terhadap kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor yang terlibat dalam kebijakan PSEL terbagi menjadi dua, yaitu aktor negara meliputi pemerintah kota dan parlemen lokal yang memiliki keputusan untuk melaksanakan program, dan aktor non-negara terdiri dari perusahaan dan masyarakat sipil. Aktor kebijakan tersebut saling berinteraksi satu sama lain dan berusaha melibatkan kepentingan yang berbeda yang menciptakan pola ketergantungan. Dari interaksi tersebut terbentuk koalisi pro dan koalisi kontra yang menghasilkan potensi dampak terjadinya konflik antara eksekutif dan legislatif, penentuan lahan pembangunan, dan perencanaan kebijakan yang berkelanjutan. Temuan ini berkontribusi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan program PSEL yang menghadapi tantangan  implementasi di tingkat lokal. Para pengambil kebijakan dapat mengambil pelajaran berdasarkan studi kasus ini untuk pembelajaran kebijakan terkait aktor-aktor yang terlibat untuk menjembatani kesenjangan antara formulasi dan implementasi kebijakan program PSEL di Indonesia.