Kasus kebocoran data pribadi pada pertengahan tahun 2022 oleh para peretas (hacker) merupakan fenomena yang mengancam keamanan informasi masyarakat Indonesia yang belum memiliki kerangka perlindungan hukum formal. Penelitian ini menganalisis fenomena pengesahan Rancangan Undang-Undang pelindungan data pribadi (PDP) yang belum dimiliki Indonesia. Teori Narrative Policy Framework (NPF) digunakan untuk melihat dinamika perumusan kebijakan melalui sudut pandang narasi cerita terkait pentingnya perlindungan data pribadi. Temuan penelitian menunjukan bahwa fenomena kebocoran data oleh hacker dan keaman data lainnya melahirkan narasi di masyarakat terkait kapabilitas pemerintah dalam isu tersebut yang kemudian berpengaruh terhadap percepatan upaya pemerintah dalam mengesahkan RUU PDP sebagai sebuah solusi permasalahan. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan observasi mendalam ke setiap stakeholder kebijakan untuk dapat mendalami kebenaran narasi untuk mempercepat pengesahan RUU tersebut. Manfaat dari penelitian ini yaitu menunjukan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melewati proses dinamika sosial berupa diseminasi informasi ke masyarakat sebagai langkah memperoleh justifikasi publik sehingga bisa berubah menjadi produk hukum formal.