Perubahan pada teknologi informasi berdampak pada perubahan tuntutan tata Kelola pemerintahan yang lebih terbuka. Sejumlah data dan hasil studi menunjukkan tata Kelola pemerintahan di Indonesia masih cenderung belum terbuka meskipun telah melalui beberapa periode reformasi birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat kematangan open government Lembaga Negara pada media sosial pasca reformasi birokrasi. Penelitian menggunakan metode analisis isi terhadap data social media khususnya Twitter resmi Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Hasil penelitian mengungkapkan adanya perbedaan level kematangan open government pada dua lembaga pemerintah yang diteliti. Kementerian Agama masih cenderung pada level intial condition meskipun pada indicator outcome sudah berada pada level open participation. Kementerian Keuangan Sudah cenderung pada level open participation meskipun kapabilitas masih pada level initial. Kualitas pengelolaan social media cenderung berbanding lurus dengan predikat reformasi birokrasi masing-masing lembaga yang dianalisis.