Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disebut RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Idealnya berbagai macam cara yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menangani COVID-19 dapat ditemukan dalam RKPD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara tersebut dengan mengeksplorasi respons pemerintah daerah terhadap pandemi COVID-19 dalam perencanaan pembangunan kemudian dapat diketahui model tata kelola seperti apa yang digunakan. Metode penelitian ini adalah arsip politik dengan sumber dokumen RKPD lima kabupaten/ kota di Jawa Timur. Untuk menjaga keabsahan data penelitian ini menyalin langsung data dari dokumen RKPD dan melakukan cross check ulang setelah data dimuat dalam laporan setelah mekanisme pengolahan data. Hasil penelitian menemukan pemerintah daerah mengaplikasikan konsep tata kelola adaptif untuk menangani COVID-19. Fenomena adaptive local governance mempertimbangkan peran pemerintah pusat dalam tata kelola penanganan COVID-19. Penelitian ini menemukan bahwa sentralisasi dari hubungan pemerintah pusat-daerah justru lebih mendorong tata kelola adaptif. Implikasinya penanganan COVID-19 berdasarkan perubahan kebijakan menjadi legitimasi sentralisasi hubungan pemerintah seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat seperti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2020. Bentuk dari tata kelola adaptif dalam penanganan pandemi dengan menyesuaikan konteks penanganan pandemi yaitu penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penguatan jejaring sosial. Bagaimanapun COVID-19 menjadi pusat perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan, temuan penelitian ini berbeda dengan argumen yang menyatakan bahwa COVID-19 adalah game-changer karena COVID-19 hanya ada sebagai unsur tambahan pembangunan dan tidak benar-benar mengubah alur perencanaan.