Tulisan ini berbicara terkait peran KPU dalam konteks penyelenggaraan pilkada. KPU menjadi bagian dari birokrasi dalam pilkada mengingat KPU dapat dianggap sebagai pintu gerbang atas legalitas para calon peserta pilkada. Secara normatif peran tertuang dalam Undang- undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Berbicara KPU juga dapat ditarik untuk melihat konsep lokalitas KPU dalam menjalankan fungsi dan perannya di daerah. Selain itu, demi menjaga profesionalitas peran KPU, menjadi penting untuk memperhatikan sikap netralitas, transparansi, kapabilitas, serta akuntabilitas sebagai wujud menciptakan iklim demokrasi yang sehat