Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi penyelamat bagi pengangguran untuk dapat bersaing di dunia kerja serta membantu Pemerintah dalam upayanya mengurangi angka pengangguran. Namun dalam kenyataannya, volume PKL yang terus meningkat setiap waktu membuat keberadaan PKL menjadi salah satu persoalan penataan tata ruang kota. Akibatnya terjadi disfungsi ruang publik tersebut dalam pemanfaatannya seperti mulai hilangnya fungsi utama ruang publik sebagai tempat pejalan kaki dan terjadinya kemacetan lalu lintas sebagai akibat aktivitas PKL yang menganggu di pinggir jalan. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa 1) Sumber Konflik Eksistensi PKL Alun-Alun Kabupaten Ponorogo meliputi: Masalah Kebijakan, Komunikasi yang tidak efektif, Gesekan kepribadian, Perbedaan Nilai dan Kooptasi Terhadap Pemimpin oleh Pihak Pemerintah. 2) Bentuk konflik yang ada pada pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Ponorogo ada tiga, yaitu: konflik antar individu, konflik antar anggota dalam satu kelompok dan konflik antar kelompok. 3) Manajemen yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap konflik eksistensi pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kabupaten Ponorogo terdiri dari lima (5) jenis gaya, yaitu: kompetisi (competing), kolaborasi (collaborating), kompromi (compromising), menghindar (avoiding) dan mengakomodasi (accomodating).