Makalah ini berupaya mendeskripsikan mengenai tata kelola pemerintahan daerah dalam bidang keuangan dengan mengambil lokus kajian di Provinsi Riau pada tahun 2014. Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun 2014 adalah peningkatan pendapatan daerah tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengotimalkan pembelanjaan daerah. Pemerintah Provinsi Riau belum dapat memanfaatkan kewenangannya dibidang keuangan atau desentralisasi fiskal dengan indikasi lemahnya daya serap anggaran yakni hanya 63,32%. Realisasi anggaran yang masih minim ini berimplikasi terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan APBD Provinsi Riau tahun 2014 belum optimal dilaksanakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelusuran dokumen.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah daerah Provinsi Riau dalam mengelola APBD adalah (1) Perubahan kebijakan (2) Rencana Tata Ruang Wilayah yang belum ditetapkan (3) Prinsip-prinsip performance budget belum diterapkan (4) Pendistribusian program tidak sesuai dengan tupoksi SKPD.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah faktor politik lebih dominan dalam pengelolaan APBD Provinsi Riau.