Makalah ini bertujuan memberikan deskripsi tentang: pertama, pola relasi kuasa antara masyarakat dan pemerintahan lokal di Riau sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Fokusnya adalah pada dinamika pemerintahan lokal memperebutkan akses ke sumberdaya kekuasaan yang dihasilkan oleh pengendalian atas kebijakan perkebunan kelapa sawit. Kedua, berusaha untuk memberikan gambaran keterlibatan aktor dalam arus dinamika pemerintahan mengenai perkebunan kelapa sawit di Riau pasca reformasi. Sejak reformasi, setting politik pemerintahan nasional berubah dari sentralistik menjadi desentralisasi. Perubahan konteks ini berdampak pada respon elit lokal sedemikian rupa dan mewarnai perkembangan tata kelola pemerintahan lokal yang terkait isu kebijakan kelapa sawit di Riau. Isu kebijakan perkebunan menjadi isu politik dan pemerintahan lokal. Konteksnya ketika Undang-undang Pemerintahan Daerah memberikan  peluang lebih banyak bagi daerah untuk memanfaatkan sumberdaya baru,sehingga perilaku politik elit lokal semakin kritis. Dalam kondisi seperti inilah, pola relasi kuasa diantara lembaga pemerintahan lokal Riau mengenai kebijakan perkebunan kelapa sawit berlangsung. Studi ini mengungkapkan bahwa jumlah aktor ternyata semakin bertambah, arena yang dipakai semakin beragam, basis sosial dan jaringan semakin tumpang tindih dalam memperebutkan hasil kebijakan kelapa sawit.