Penelitian ini mendeskripsikan hubungan Eksekutif dan Legislatif di era otonomi daerah pasca reformasi khususnya pada politik keuangan daerah. Di era otonomi daerah saat ini konstruksi hubungan antara eksekutif dengan legislatif di daerah mengalami perubahan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Situbondo dengan mengajulan pertanyaan penelitian kepentingan eksekutif dan legislatif apa saja yang masuk dalam penganggaran daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Situbondo terdapat perbedaan kepentingan yang dibawa pihak eksekutif dan legislatif. Kepentingan eksekutif merupakan artikulasi kepentingan masyarakat yang masuk melalui mekanisme formal, baik MUSRENBANGDA dan usulan atau input program-program setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan kepentingan legislatif berasal dari dua hal, yakni kepentingan publik dalam ruang lingkup lebih kecil, yaitu konstituen daerah pemilihan dimana dia mewakili. Kepentingan tersebut ditampung melalui Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) yang dilaksanakan pada masa Reses (Masa diluar kegiatan sidang). Kemudian yang kedua berasal dari misi partai yang dibawa oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana berasal dari misi atau titipan partai politik pengusungnya