Studi ini ingin melihat bagaimana peluang reformasi birokrasi pemerintah daerah di era otonomi daerah saat ini. Segala kompleksitas permasalahan birokrasi pemerintahan daerah yang ada, terlebih birokrasi pemerintahan daerah yang masih menunjukan budaya patrimonial. Pesimisme inilah yang kemudian dijadikan batu loncatan yang diakhirnya nanti mampu memberikan sedikit rekomendasi dalam mengawal kinerja birokrasi yang berfokus sebagai pelayan masyarakat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kinerja para birokrat melalui reformasi birokrasi sering terganjal dengan budaya dari birokrasi pemerintahan daerah yang cendrung menunjukkan budaya patrimonial. Sehingga banyak konsep reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah gagal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah luar pulau jawa selalu gagal. Belum lagi „perselingkuhan‟ antara birokrat dan juga politisi di daerah, terutama dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah, dimana bupati incumbent sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah sering memanfaatkan birokrat sebagai mesin politiknya. Melihat fenomena tersebut timbul asumsi bagaimana kalau birokrasi pemerintahan daerah kembali menerapkan konsep ideal of bureaucrachy ala Weberian dengan karakteristiknya.