Artikel ini mengangkat cara kerja politik kekeluargaan dalam pilkada serentak di Indonesia. Politik keluarga semakin mengental dalam beberapa terakhir dalam konteks pemilihan kepala daerah. Kehadiran mereka dalam panggung politik lokal lebih disebabkan karena memiliki jaringan, koneksi dan capital - yang kesemua ini merupakan modal politik yang digunakan dalam kontestasi meraih jabatan politik. Kehadiran sejumlah keluarga besar dalam pilkada secara hukum formal tidak melanggar, tetapi dari segi demokrasi tentunya tidak sehat karena tidak memberikan ruang muncul figur lain selain keluarga mereka. Karena itu, tantangan terberat dalam melembagakan demokrasi lokal yang sehat dan kuat adalah cara untuk menata ulang proses rekrutmen politik di tingkat lokal.