Jurnal Transformative

Front Matter

2024-09-27T14:53:46+00:00

Optimalisasi Kebijakan Smart Governance: Studi Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Publik

2024-08-30T07:51:36+00:00

Agenda smart governance di Kota Makassar diperhadapkan oleh satu masalah utama, yakni memburuknya capaian kota ini dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur level kematangan smart governance dan mengukur efektifitas layanan bidang ekonomi dan Pendidikan smart governance di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa level kematangan penerapan smart governance yang di Kota Makassar, yakni dimensi teknologi dan kelembagaan, menunjukkan capaian yang jauh lebih baik dibandingkan dimensi manusia. Kedua, layanan smart governance dalam sektor ekonomi menunjukkan efektivitas, efisiensi, dan utilitas yang dirasakan secara signifikan oleh masyarakat, dibandingkan dengan layanan pendidikan yang jauh lebih rendah. Implikasi dari penelitian ini perlunya pendekatan yang holistik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar, khususnya pada layanan pendidikan. Sedangkan layanan bidang ekonomi, perlu terus berinovasi untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas layanan, sehingga penerapan smart governance dapat berjalan secara maksimal dikota ini.

Pendidikan Kewarganegaraan Transformatif: Menuju Warga Negara Berpikir Politis

2024-08-30T07:46:21+00:00

Penelitian ini mengkaji urgensi pengembangan pendidikan kewarganegaraan transformatif di Indonesia, dengan mengintegrasikan pendekatan berpikir politis (thinking politically). Melalui metode desk research terhadap dokumen kebijakan, kurikulum nasional, dan literatur akademik, penelitian ini mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia belum mampu menjelaskan secara komprehensif realitas politik yang kompleks pasca dua dekade reformasi. Dominasi pendekatan kognitif-teoritis dalam ruang kelas menjadi salah satu faktor mengapa pendidikan kewarganegaraan tidak cukup memadai untuk memahami bagaimana proses demokratisasi hari ini membetuk karakter warga negara. Penelitian ini mengusulkan pendekatan berpikir politis (thinking politically) sebagai fondasi pendidikan kewarganegaraan transformatif, yang dioperasionalisasikan melalui model kewarganegaraan yang hidup (living citizenship). Pendekatan ini bertujuan untuk membelajarkan warga negara memahami realitas kehidupan politik Indonesia sehari-hari, memberikan kesempatan bagi setiap warga negara tidak hanya memahami aspek keanggotaan kewarganegaraan, tetapi juga aspek demokrasi kewargaan yang memposisikan warga negara setara dan memiliki hak yang sama. Kami berpendapat, pendidikan kewarganegaraan transformatif menjadi fondasi terhadap penguatan kapasitas nalar warga negara untuk menjalankan bagaimana popular kontrol (Beetham, 1997) bekerja yang diperkenalkan melalui kanal-kanal institusi pendidikan sejak awal.

Analisis Advocacy Coalition Framework (ACF) dalam Program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar

2024-07-30T02:48:08+00:00

Artikel ini mengkaji interaksi aktor kebijakan yang terlibat program Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar dengan menggunakan kerangka analisis Advocacy Coalition Framework (ACF). Berdasarkan pada penelitian kualitatif artikel ini mendeskripsikan interaksi aktor kebijakan baik secara formal dan informal dalam program PSEL di Kota Makassar dan melihat potensi dampak terhadap kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor yang terlibat dalam kebijakan PSEL terbagi menjadi dua, yaitu aktor negara meliputi pemerintah kota dan parlemen lokal yang memiliki keputusan untuk melaksanakan program, dan aktor non-negara terdiri dari perusahaan dan masyarakat sipil. Aktor kebijakan tersebut saling berinteraksi satu sama lain dan berusaha melibatkan kepentingan yang berbeda yang menciptakan pola ketergantungan. Dari interaksi tersebut terbentuk koalisi pro dan koalisi kontra yang menghasilkan potensi dampak terjadinya konflik antara eksekutif dan legislatif, penentuan lahan pembangunan, dan perencanaan kebijakan yang berkelanjutan. Temuan ini berkontribusi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan program PSEL yang menghadapi tantangan implementasi di tingkat lokal. Para pengambil kebijakan dapat mengambil pelajaran berdasarkan studi kasus ini untuk pembelajaran kebijakan terkait aktor-aktor yang terlibat untuk menjembatani kesenjangan antara formulasi dan implementasi kebijakan program PSEL di Indonesia.

Kebertahanan Petahanan dalam Menjaga Pencalonan Pilkada Kabupaten Probolinggo

2024-09-18T04:21:35+00:00

Terpilihnya bupati petahana tidak terlepas dari kontribusi partai politik dan masyarakat sipil. Namun demikian, dalam berjalannya pemilihan bupati kerap kali mengalami degradasi dalam praktiknya. Penelitian bertujuan mengungkap bagaimana petahana mampu bertahan dengan memanfaatkan partai politik dan masyarakat sipil. Untuk itu, tulisan ini bersandar pada data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan Informan dipilih secara purposive sampling. Studi ini menemukan, dalam berjalannya pemilihan bupati terjadi praktik pelemahan dan intimidasi pada masyarakat sipil, dan oportunisme partai politik. Argumen penting lainnya, bupati petahana menjadi dominan dan semi otoriter dalam menjalankan kekuasaan. Terpilihnya bupati petahana bukan melalui citra yang positif, melainkan citra negatif yang telah terbangun, sehingga masyarakat tunduk dan patuh. Selain itu, mereka juga melemahkan dan mengintimidasi masyarakat sipil. Hal ini berimplikasi terhadap berjalannya kontestasi di Kabupaten Probolinggo. Menegaskan perbedaan, sekaligus menjadi perluasan pandangan dari penelitian sebelumnya. Bahwa dalam mempertahankan kekuasaan, bupati petahana tidak cukup hanya menguasai banyak partai politik, serta tidak harus membangun citra yang positif pada masyarakat untuk terpilih kembali.

Strategi Pengawasan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam Menyikapi Tantangan Pilkada Selama Pandemi Covid-19

2024-03-14T07:15:33+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19, menggunakan pendekatan Tipe Strategi Kotten dan Analisis SWOT. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa Bawaslu menerapkan strategi utama, seperti Kampung Pengawasan Perempuan dan Borero Fola Pilkada, guna memastikan pengawasan partisipatif dan akses ke wilayah terpencil. Penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada juga menjadi fokus utama. Meskipun terdapat hambatan internal dan eksternal, Bawaslu berhasil mengatasinya demi menjaga efektivitas pengawasan.

Back Matter

2024-09-27T14:55:30+00:00