Reward Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi

Jupri -

Abstract


Istilah Justice Collaborator dalam khasanah perbendaharaan kata di dunia hukum pidana merupakan hal yang baru. Mulai marak diperbincangkan kala kasus suap cek pelawat Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia terkuak di permukaan. Kini kata Justice Collaborator kerap muncul dalam penangan kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Justice Collaborator memiliki peran sangat penting dalam memberikan informasi kepada penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang tergolong kejahatan kerah putih dan terorganisir. Korupsi sebagai white collar crime karena melibatkan pemegang kekuasaan, seperti anggota legislatif, pengusaha, kepala daerah sampai petinggi di Kementerian. Posisi pelaku yang memiliki kuasa dari sisi politik hingga materi yang berlebih, sehingga seyogianya seseorang yang berstatus Justice Collaborator haruslah diberikan imbalan berupa penghargaan atas informasi yang diberikan. Status Justice Collaborator yang diberikan oleh penegak hukum berimplikasi kepada pemberian reward keringanan penjatuhan pidana. Label Justice Collaborator tidak menghilangkan status hukumnya sebagai salah satu pelaku dalam tindak pidana korupsi yang diungkap. Walaupun realitasnya, pemberian keringanan pidana sering diabaikan oleh Majelis Hakim Tipikor atas dalih independensi dalam menjatuhkan putusan.

Keywords


Justice Collaborator, Korupsi, Reward Keringanan Sanksi Pidana

Full Text:

PDF

References


Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014. Delapan Agenda Antikorupsi Bagi Presiden 2014-2019: Prakarsa tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, politik, kerakyatan dan pemerintahan. KPK. Jakarta.

Mulyadi, Lilik. 2015. Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime. PT. Alumni. Bandung

Eddyono, Supriyadi Widodo. Melihat Prospek Perlindungan “Pelaku Yang Bekerjasama” di Indonesia, Jurnal LPSK No.1 Tahun 2012.

Napitupulu, Erasmus. LPSK: Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO dan Korupsi). Jurnal LPSK, Edisi 4 Volume 1 Tahun 2014.

Semendawai, Abdul Haris. Eksistensi Justice Collaborator Dalam Perkara Korupsi Catatan Tentang Urgensi Dan Implikasi Yuridis Atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana. Makalah disampaikan dalam kegiatan Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 17 April 2013.

--------------------------------,Optimalisasi Perlakuan dan Perlindungan Bagi Whistleblower dan Justice Collaborator. Makalah disampaikan dalam kegiatan Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 20 Oktober 2014

Laporan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2013 “Bedah Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral T.A 2007 dan T.A 2008” Nomor Register Perkara: 56/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (justice collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

http://nasional.kompas.com/read/2011/06/17/17061559/lpsk.sesalkan.vonis.agus.condro Diakses tanggal 3 Oktober 2017.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.